Wartawan pengkritik Duterte divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik di Filipina

Manila (AFP) - Wartawati terkemuka Filipina Maria Ressa pada Senin divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik siber yang dicap oleh para pembela kebebasan pers sebagai tipu daya untuk membungkam kritik terhadap Presiden Rodrigo Duterte.

Ressa (56) dan situs berita Rappler menjadi sasaran gugatan hukum dan penyelidikan setelah menerbitkan berita-berita yang mengkritik kebijakan Duterte, termasuk perang narkoba yang menewaskan ribuan orang.

Dia diizinkan tetap bebas dengan jaminan setelah vonis tersebut menunggu kemungkinan banding atas vonis hukuman maksimum enam tahun penjara itu.

"Kami akan melawan segala bentuk serangan terhadap kebebasan pers," kata Ressa kepada wartawan setelah vonis tersebut di Manila.

Vonis Senin memutuskan persidangan yang berasal dari gugatan seorang pengusaha pada 2017 terhadap berita Rappler lima tahun sebelumnya tentang dugaan kaitan si pengusaha dengan seorang hakim saat itu menjadi hakim mahkamah konstitusi negara tersebut.

Ressa, yang oleh majalah Time disebut sebagai Person of the Year pada 2018, tidak menulis artikel itu dan penyelidik pemerintah awalnya menolak gugatan pengusaha itu.

Tetapi jaksa penuntut negara kemudian mengajukan tuntutan terhadap Ressa dan Reynaldo Santos, mantan jurnalis Rappler yang menulis artikel itu, di bawah undang-undang kejahatan siber yang kontroversial yang ditujukan terhadap para pelaku kejahatan online seperti stalking dan pornografi anak.

Undang-undang yang mereka gunakan itu mulai berlaku September 2012, beberapa bulan setelah artikel itu diterbitkan.

Tetapi jaksa penuntut mengatakan koreksi typo Rappler dalam artikel tersebut pada 2014 untuk mengubah "evation" menjadi "evasion" adalah modifikasi substansial sehingga artikel tersebut akhirnya masuk subjek UU itu.

"Saya telah menjadi kisah peringatan: diam atau Anda berikutnya ... itu bagian dari alasan mengapa saya menjadi sasaran," kata Ressa, salah seorang pendiri Rappler dan mantan jurnalis CNN, kepada AFP dalam sebuah eksklusif wawancara pekan lalu.

Pemerintah Duterte mengatakan kasus itu tidak dimotivasi politik dan bahwa pihak berwenang harus menegakkan hukum, terhadap wartawan sekalipun.

Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pembela pers mengatakan tuduhan pencemaran nama baik bersama dengan serangkaian kasus pajak terhadap Rappler dan langkah pemerintah dalam mencabut izin penerbitan situs berita itu sudah tergolong kekerasan oleh negara.

Amnesty International mengatakan "serangan" terhadap Rappler adalah bagian dari tindakan keras lebih luas pemerintah terhadap kebebasan pers di Filipina.

Putusan Ressa terjadi lebih dari sebulan setelah badan regulasi pemerintah menghentikan siaran ABS-CBN, stasiun televisi terkemuka negara itu, menyusul ancaman bertahun-tahun dari Duterte untuk menutup jaringan televisi ini.

Baik Rappler maupun ABS-CBN telah melaporkan secara luas kampanye anti-narkoba Duterte di mana polisi menembak mati para penyalur dan pengguna narkotika dalam operasi yang dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia tersebut.

Beberapa tokoh terkemuka yang mengkritik kampanye anti-narkotika itu berakhir di balik jeruji besi, termasuk Senator Leila de Lima, yang menjalani hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan penggunaan narkoba yang dia tegaskan dibuat-buat demi membungkam dirinya.

Pada 2018, Duterte mengecam Rappler sebagai "media palsu" dan kemudian melarang Ressa dan rekan-rekannya dari keterlibatan publiknya.

jm/qan