YLKI Minta Pemerintah Tegas Dorong Konsumsi BBM Ramah Lingkungan

Raden Jihad Akbar, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 2 menit

VIVA – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, salah satu isu krusial bahan bakar di Indonesia saat ini adalah masih dominannya konsumsi bahan bakar minyak yang belum memenuhi standar Euro, alias BBM kotor.

Tulus menjelaskan, hal itu dapat dilihat dari data Pertamina per November 2020. Konsumsi BBM secara nasional terdiri dari Pertalite 63 persen, Premium 13 persen, Pertamax 13 persen, dan Pertamax Turbo 1 persen.

Baca juga: Menko Luhut Ungkap Dosa Besar Seorang Pemimpin

"Konsumsi Premium di Jamali (Jawa, Madura, Bali) berada pada level 13,8 persen," kata Tulus dalam telekonferensi, Jumat, 27 November 2020.

Kemudian, isu krusial terkait masalah BBM lainnya, menurut Tulus, adalah masih tingginya impor BBM yang mencapai sekitar 40 persen. Hal itu terjadi karena kebutuhan BBM nasional bisa mencapai antara 1,3-1,4 juta barel per hari.

"Sementara produksi kilang secara nasional hanya mampu memasok 850 ribuan barel per hari," ujarnya.

Di sisi lain, Tulus juga menyoroti soal kebijakan satu harga BBM yang belum sepenuhnya menjawab problematika masyarakat, untuk membeli BBM dengan harga wajar (harga standar SPBU). "Khususnya, untuk masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur," kata Tulus.

Karena itu, Tulus pun menjabarkan sejumlah catatan yang dibuat YLKI. Rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian bersama bagi para stakeholder terkait di sektor BBM.

Dia menjelaskan, melalui sektor transportasi darat produk BBM yang 86 persennya belum ramah lingkungan, telah berkontribusi sangat signifikan sekitar 75 persen pada kualitas udara di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bersama bagi pemerintah dan masyarakat, karena jelas berkaitan dengan kontribusinya pada aspek kesehatan.

Kemudian, pemahaman tentang kualitas BBM yang berkolerasi dengan keandalan mesin kendaraan, masih terkendala dengan pemahaman yang belum konkrit seutuhnya. Hal itu seiring dengan masih minimnya pemahaman masyarakat bahwa produk BBM (Premium) memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

Karenanya, diperlukan adanya dukungan dari para pimpinan daerah, untuk mewujudkan BBM ramah lingkungan dan Program Langit Biru. Melalui sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

"Guna menganjurkan masyarakat untuk konsisten menggunakan BBM dengan RON tinggi. Maka diperlukan juga sikap tegas, konsisten, dan sinergisitas pemerintah dalam upaya mewujudkan BBM ramah lingkungan tersebut," ujarnya.