Yogyakarta Siapkan Tiga Strategi Tekan Angka Kemiskinan

Dian Lestari Ningsih
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan setidaknya tiga strategi untuk menekan angka kemiskinan di kota tersebut yang mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata dan pendidikan yang selama ini menjadi penggerak ekonomi utama di Yogyakarta.

"Saat pandemi, sektor pariwisata dan pendidikan sangat terdampak. Makanya, perlu dilakukan upaya pendekatan pengentasan kemiskinan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Senin.

Ketiga kebijakan yang akan diterapkan, di antaranya menekankan kembali program "Yogyakarta untuk Yogyakarta" guna meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah, pengurangan beban masyarakat dan menjaga tingkat inflasi.

Dalam program "Yogyakarta untuk Yogyakarta", warga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar, misalnya membeli barang di warung tetangga sekitar atau mempekerjakan warga di lingkungan sekitar sehingga ekonomi pun bergerak.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga sudah mengajak kelompok kuliner masyarakat yang masuk dalam program Gandeng Gendong untuk memenuhi kebutuhan logistik pasien positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Juga akan ada pasar tani yang menghubungkan kampung sayur, lele cendol dan e-warong. Warga penerima bantuan dari pemerintah bisa membeli kebutuhan sayur dan protein di e-warong sehingga uang pun berputar di masyarakat paling bawah," katanya.

Sementara untuk pengurangan beban masyarakat, dilakukan, salah satunya dengan menambah titik wi-fi publik di wilayah berbasis RW sehingga mengurangi anggaran keluarga untuk membeli kebutuhan pulsa guna pembelajaran daring.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan mampu menyediakan wi-fi publik di seluruh RW pada pertengahan tahun atau paling lambat triwulan ketiga Tahun 2021 ini.

"Sudah ada lebih dari 300 titik wi-fi publik di wilayah dan akan terus ditambah sehingga seluruh RW dilengkapi fasilitas tersebut," katanya.

Pengawasan distribusi dan harga bahan pokok di pasar tradisional, lanjut Heroe, juga dilakukan rutin untuk menjaga angka inflasi supaya tidak terlalu tinggi karena akan berakibat pada meningkatnya beban keuangan rumah tangga. "Sepanjang pandemi, inflasi di Kota Yogyakarta terjaga dengan baik," katanya.

Meskipun demikian, Heroe mengingatkan seluruh strategi dan kebijakan tersebut bertumpu pada keseimbangan antara pelaksanaan protokol kesehatan dengan kegiatan ekonomi. "Menyeimbangkan kedua aspek ini tidak mudah. Kuncinya adalah pelaksanana protokol kesehatan 5M dilakukan konsisten," katanya.

Heroe pun berharap, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta bisa ditekan. Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, jumlah warga miskin yang masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) pada 2021 mengalami kenaikan 8,53 persen dibanding 2020.

???????Pada KSJPS 2021 tercatat sebanyak 15.584 kepala keluarga dengan 48.269 jiwa, sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah warga masuk KSJPS terdata 14.359 KK dengan 45.725 jiwa.