Yusril Minta Terpidana Korban Pasal 197 KUHAP Dibebaskan

Liputan6.com, Jakarta : Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa setiap putusan yang tidak memenuhi Pasal 197 KUHAP khususnya huruf k terkait perintah pemidanaan, memang tidak batal demi hukum. Namun, kontroversi pasal tersebut kini jadi kecaman para narapidana.

"MK dalam putusannya menghapuskan huruf k dari Pasal 197 ayat 1 KUHAP, dan menetapkan bahwa rumusan dari ayat 2 dari Pasal 197 itu tidak mencantumkan lagi huruf k. Namun putusan MK tersebut baru berlaku setelah hakim mengetok palu," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Menurut Yusril, putusan MK tidak berlaku retroaktif atau tidak berlaku surut. Putusan pemidanaan sebelum 22 November 2012, tetap batal demi hukum dan tak bisa dieksekusi. Karena setiap putusan MK tak berlaku surut, maka putusan pemidanaan pertanggal itu yang tidak memuat Pasal 197 ayat 1 huruf k adalah batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi.

"Sehingga yang sudah terlanjur dieksekusi oleh jaksa wajib dibebaskan demi hukum," ucapnya.

Yusril, mencontohkan kasus yang menjerat pengusaha batu bara, Parlin Riduansyah. Putusan pemidanaan yang dikeluarkan MA terhadap Parlin tak memerintahkan pemidanaan dan dinyatakan batal demi hukum. Sehingga terhadap Parlin wajib dibebaskan, sebab putusan pemidanaan MA terhadap Parlin keluar sebelum adanya putusan MK pada tanggal itu.

"Terkait dengan Parlin, yang sudah terlanjur dieksekusi oleh kejaksaan, padahal putusan pemidanaan Parlin itu putusan batal demi hukum dan Parlin sendirilah yang mengajukan ke MK (uji materil Pasal 197 Kuhap). Seharusnya terhadap Parlin itu tidak bisa dieksekusi," imbuh dia.

Sementara itu bekas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sihabudin sependapat dengan pernyataan Yusril, namun kewenangan tersebut di kembalikan kepada Kejaksaan Agung selaku Eksekutor. "Pihak yang bertanggung jawab atas secara yuridis atas pelaksaanan putusan batal demi hukum adalah jaksa," ujar Sihabudin.

Adapun Lapas hanya dapat melaksanakan pengeluaran atau pembebasan narapidana berdasarkan surat perintah pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan putusan oleh jaksa. Sedangkan Yusril menilai yang bertanggung jawab melepaskan para terpidana yakni Dirjen Lapas dan bukannya wewenang Kejaksaan lagi.

"Begitu serah terima dengan Lembaga pemasyarakatan (Lapas), tanggung jawab sudah sama Lapas," tambah Yusril menimpali Sihabudin.

Pakar Hukum Tata Negara ini lantas menuding adanya lempar bola antara Dirjen Lapas dengan Kejaksaan terkait kepastian nasib para terpidana korban Pasal 197 KUHAP ini. Selaku eksekutor, jaksa berdalih telah melaksanakan tugasnya mengirim terpidana ke lembaga pemasyarakatan, namun dengan adanya putusan MK tersebut, jaksa kini menyerahkan persoalan dibebaskan atau tidaknya terpidana yang putusanya batal demi hukum kepada Kemenkumham.

"Sebenarnya tanggung jawab sekarang ini pada kemenkumham, khususnya Dirjen Lapas" nilainya.

Kendati begitu, terlepas siapa yang bertanggung jawab, Yusril mendesak terhadap para terpidana yang sudah terlanjut dieksekusi harusnya segera dibebaskan demi keadilan.

Senada dengan Yusril, Pakar Hukum Pidana, Andi Hamzah juga menilai bagi para terpidana korban kontroversi pasal 197 ayat 1 huruf k harusnya dibebaskan demi hukum. "Instansi penegak hukum wajib mematuhi putusan MK tanggal 22 november 2012. Dengan tidak mengesekusi dan mengeluarkan yang sudah dieksekusi," terang Hamzah. (Mut)