Yusril: Vonis Cacat Hukum Tidak Bisa Dieksekusi

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra menegaskan putusan pengadilan yang tidak memenuhi norma Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah cacat hukum dan tidak bisa dieksekusi.

"Putusan pengadilan yang tidak memenuhi norma Pasal 197 Ayat (1) KUHAP harus batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekusi," kata Yusril Ihza Mahendra di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP menyatakan setiap surat putusan pemidanaan memuat, antara lain perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Menurut dia, jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang tidak memenuhi norma Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP dan korban eksekusi itu bisa melaporkan ke kepolisian karena jaksa telah melanggar Pasal 333 Ayat (1) KUHP.

"Jadi, jika seorang terdakwa diadili dan diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, kalau terdakwa tidak ditahan maka putusan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan. Kalau terdakwa sedang ditahan, putusan harus memuat perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Yusril.

Demikian juga halnya, kata dia, jika putusan pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan terdakwa ditahan, maka putusan harus memuat perintah agar terdakwa dibebaskan.

"Jika putusan pengadilan tidak menyebutkan secara spesifik perintah dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, keputusan tersebut cacat hukum dan tidak bisa dieksekusi," katanya.

Menurut dia, putusan pengadilan dikatakan batal demi hukum atau "venrechtswege nietig" atau "ab initio legally null and void" artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum.

Pada kesempatan tersebut, mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menilai putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pid/1988 tanggal 17 Maret 1988 yang menegaskan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan status terdakwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP.

"Dengan putusan tersebut, maka kejaksaan tidak perlu lagi meminta fatwa ke MA mengenai putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi KUHAP," katanya menegaskan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman, kejaksaan tidak bisa melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang tidak memenuhi norma Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP karena cacat hukum.

Menurut dia, putusan pengadilan yang cacat hukum tidak hanya satu kali terjadi, tetapi sudah beberapa kali terjadi.

"Komisi III DPR sudah menerima sekitar 30 pengaduan masyarakat terkait dengan putusan pengadilan yang cacat hukum," katanya.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.