Zona Merah di Jateng Jadi 13, Ganjar Perintahkan Lockdown Mikro

·Bacaan 2 menit

VIVA - Kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami tren naik. Daerah zona merah pun kini bertambah, dari 8 menjadi 13 kabupaten/kota.

Daerah-daerah itu adalah Kudus, Demak, Pati, Grobogan, Jepara, Blora, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Brebes, Tegal, Sragen, Wonogiri, dan Kota Semarang.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua kepala daerah zona merah menerapkan lockdown mikro agar mobilitas warga bisa ditekan sehingga penanganan bisa optimal.

"Semua saya minta stand by. Apapun namanya, kalau kita lihat trennya ini ada peningkatan. Kita sedang tidak baik-baik saja, maka semua harus mawas diri dan mengantisipasi," kata Ganjar di Semarang, Senin, 21 Juni 2021.

Baca juga: BOR Tinggi, Jateng Tambah Tempat Isolasi Terpusat COVID-19 di Semarang

Pihaknya telah mengirimkan surat edaran (SE) terkait pengetatan-pengetatan itu.

"Saya sudah sampaikan pada teman-teman bupati/wali Kota tidak usah ragu. Begitu di situ ada daerah yang menunjukkan data epidemologis tinggi, langsung kunci. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa," tegasnya.

Pelaksanaan PPKM mikro saat ini, lanjutnya, harus dilaksanakan lebih detail. Daerah zona merah harus menutup tempat-tempat wisata, tempat keramaian dan menganjurkan ibadah di rumah saja.

Beberapa kabupaten/kota sudah menggelar aksi di rumah saja. Ia juga meminta daerah melakukan penambahan tempat tidur.

"Tadi dalam rapat dengan Kemenkes disebutkan bahwa penambahan tempat tidur isolasi di Jateng tertinggi, mencapai 40 persen. Sekitar 3000-an tempat tidur yang berhasil ditambah. Termasuk langkah antisipatif lain yakni pembuatan rumah sakit darurat," katanya.

Ia minta kalkulasi untuk penyiapan SDM nakesnya, peralatannya dan lainnya. Saat ini, rumah sakit darurat yang sudah ada di Solo, dan yang baru mengusulkan dari Banyumas.

"Seluruh bupati/wali kota melakukan kesepakatan-kesepakatan bersama. Tidak boleh ada perbedaan kebijakan dalam penanganan COVID-19. Ini penting, antar kabupaten/kota dalam satu regional, punya keputusan politik dan konsensus yang sama. Kalau misalnya satu daerah tempat wisata dan kerumunan ditutup, daerah lain juga harus mengikuti. Jangan sampai satu melarang, satu mempersilakan," kata Ganjar.

Laporan: Teguh Joko Sutrisno/ tvOne

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel